BAGI HASIL DALAM ISLAM ANTARA PEMODAL DAN PENGUSAHA

Pendahuluan, Alhamdulillah. Allah sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya permasalahan ekonomi, baik skala mikro (kecil) ataupun skala makro (besar).

Allah subhanahu
wa ta’ala
berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab
(Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat
dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS
An-Nahl: 89)

Allah subhanahu
wa ta’ala
juga mengatur
seluruh permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan usaha
bisnis, investasi dan pembagian keuntungan, sehingga umat ini bisa
menjalankan usahanya tanpa harus berkecimpung dalam riba dan dosa.

Di antara produk Islam di dalam bidang
ekonomi ada dua
yaitu:

  1. Al-Mudharabah
    (bagi hasil). Al-Mudharabah
    ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisnis skala kecil maupun
    besar, terlebih lagi untuk orang-orang yang:

  1. Punya
    skill (kemampuan) dan pengalaman tetapi tidak punya modal.
  2. Punya
    modal yang uangnya ‘menganggur’ di bank tetapi tidak memiliki
    skill (kemampuan) dan pengalaman dan tetapi juga menginginkan
    keuntungan.
  3. Orang
    yang tidak punya kedua hal di atas, tetapi bisa diajak bekerja dan
    bekerjasama.

Ketiga kekuatan ini apabila digabungkan,
insya Allah akan menjadi kekuatan yang besar untuk ‘mendongkrak’
perekonomian Islam.

  1. Syarikah
    Al-‘Inaan
    .
    ini juga bisa digunakan oleh orang-orang yang sama-sama ingin
    berusaha dan sama-sama mengeluarkan modal untuk menjalankan suatu
    usaha bersama.

Bagaimana penjelasan
tentang kedua produk tersebut? Inilah yang menjadi pembahasan artikel
ini.

Al-Mudharabah

Di zaman nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam
produk
bagi hasil jenis pertama
sudah biasa dikenal. Di dalam fiqh, bagi hasil disebut Al-Mudharabah
atau Al-Muqaradhah.
Hal ini diperbolehkan dan disyariatkan. Di antara dalilnya adalah
sebuah atsar
dari Hakim bin Hizam radhiallahu
‘anhu
:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُقَارَضَةً إِلَى الرَّجُلِ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ وَلاَ يَبْتَاعُ بِهِ حَيَوَانًا وَلاَ يَحْمِلَهُ فِى بَحْرٍ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ قَالَ فَإِذَا تَعَدَّى أَمْرَهُ ضَمَّنَهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam,
dulu beliau menyerahkan harta untuk diusahakan sampai ajal tertentu.
Beliau memberi syarat pada usahanya agar jangan melewati dasar wadi
(sungai kering), jangan membeli hewan dan jangan dibawa di atas laut.
Apabila pengusahanya melakukan satu dari ketiga hal tersebut, maka
pengusaha tersebut wajib menjamin harta tersebut. Apabila
pengusahanya menyerahkan kepada yang lain, maka dia menjamin orang
yang mengerjakannya.”1

Bagaimana sebenarnya aturan Al-Mudharabah
dalam Islam? Apa saja persyaratan yang harus terpenuhi agar
Al-Mudharabah
tidak terjatuh kepada perbuatan riba dan dosa?

Insya Allah soal-soal tersebut akan
dijawab pada artikel ini.

Al-Mudharabah
(bagi hasil) memiliki lima unsur penting (rukun), yaitu:

  1. Shaahibul-Maal
    (pemilik modal/investor) dan Al-‘Aamil
    (pengusaha bisnis)
  2. Shighatul-aqd
    (yaitu ucapan ijab dan qabul/serah terima dari investor ke
    pengusaha)
  3. Ra’sul-maal
    (modal)
  4. Al-‘Amal
    (pekerjaan)
  5. Ar-Ribh
    (keuntungan)

Di dalam Al-Mudharabah,
Shaahibul-Maal
(investor)
menyerahkan ra’sul-maal
(modal) kepada Al-‘Amil
(pengusaha) untuk berusaha, kemudian keuntungan dibagikan kepada
investor dan pengusaha dengan prosentase (nisbah)
yang dihitung dari keuntungan bersih (ar-ribh).

Pengusaha tidak mengambil keuntungan
dalam bentuk apapun sampai modal investor kembali 100 %. Jika
modalnya telah kembali, barulah dibagi keuntungannya sesuai
prosentase yang disepakati.

Di dalam Al-Mudharabah
kedua belah pihak selain
berpotensi untuk untung, maka kedua belah pihak berpotensi untuk
rugi. Jika terjadi kerugian, maka investor kehilangan/berkurang
modalnya, dan untuk pengusaha tidak mendapatkan apa-apa.

Apabila terjadi kerugian, maka investor
tidak boleh menuntut pengusaha apabila pengusaha telah benar-benar
bekerja sesuai kesepakatan dan aturan, jujur dan amanah.

Investor bisa menuntut pengusaha apabila
ternyata pengusaha:

  1. Tafrith
    (menyepelekan bisnisnya dan tidak bekerja semestinya), seperti:
    bermalas-malasan, menggunakan modal tidak sesuai yang disepakati
    bersama.
  2. Ta’addi
    (menggunakan harta di luar kebutuhan usaha), seperti: modal usaha
    dipakai untuk membangun rumah, untuk menikah dll.

Inilah garis besar permasalahan dalam
Al-Mudharabah.
Dan selanjutnya akan penulis rinci satu persatu.

  1. Investor
    dan Pengusaha

Investor dan pengusaha adalah orang-orang
yang diperbolehkan di dalam syariat untuk menggunakan harta dan bukan
orang yang dilarang dalam menggunakan harta, seperti: orang gila,
anak kecil yang belum mumayyiz,
orang yang dibatasi penggunaan hartanya oleh pengadilan dan
lain-lain.

Anak yang belum baligh tetapi sudah
mumayyiz
boleh menjadi investor atau pengusaha, meskipun ada perselisihan
pendapat dalam hal ini.

A. Akad

Akad Al-Mudharabah
membutuhkan kejelasan dari kedua belah pihak. Dan kejelasan tersebut
tidak diketahui kecuali dengan lafaz atau tulisan. Oleh karena itu,
ijab-qabul (serah terima) modal, harus terpenuhi hal-hal berikut:

  1. Adanya
    kesepakatan jenis usaha
  2. Adanya
    keridhaan dari kedua belah pihak
  3. Diucapkan
    atau ditulis dengan lafaz yang jelas dan bisa mewakili keinginan
    investor maupun pengusaha

Karena akad ini adalah akad kepercayaan,
maka sebaiknya akad tersebut tertulis dan disaksikan oleh orang lain.
Apalagi di zaman sekarang ini, banyak orang yang melalaikan amanat
yang telah dipercayakan kepadanya.

B. Modal

Para ulama mensyaratkan empat syarat agar
harta bisa menjadi modal usaha. Keempat syarat tersebut yaitu:

  1. Harus berupa uang atau barang-barang yang bisa dinilai dengan uang

Para ulama berijma’ bahwa yang
dijadikan modal usaha adalah uang. Tetapi mereka berselisih pendapat
tentang kebolehan menggunakan barang-barang yang dinilai dengan uang.
Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan hal tersebut
diperbolehkan. Karena sebagian orang tidak memiliki uang dan sebagian
lagi hanya memiliki barang, padahal barang tersebut di dalam usaha
juga sangat dibutuhkan sehingga harus mengeluarkan uang untuk
mengadakannya.

Sebagai contoh adalah ruko (rumah toko).
Ruko di tempat yang strategis sangat prospek untuk membuka lahan
usaha. Ruko tersebut dihitung harga sewanya, misalkan, satu tahun
sebesar Rp 40 juta, maka secara akad dia berhak memiliki saham
senilai Rp 40 juta.

2. Harus nyata ada dan bukan hutang

Seorang investor tidak boleh mengatakan,
“Saya berinvestasi kepadamu Rp 10 juta tetapi itu hutang saya dan
nanti saya bayar.”

3. Harus diketahui nilai harta tersebut

Modal yang dikeluarkan harus diketahui
nilainya dan tidak boleh mengambang. Misalkan ada seseorang
berinvestasi Rp 100 juta, yang lain berinvestasi 1000 sak semen dan
yang lain berinvestasi batu bata 100 ribu bata, maka semuanya harus
dinominalkan dulu dengan uang. Misalkan 1000 sak semen dihargai
dengan Rp 80 juta. Dan 100 ribu bata dengan Rp 70 juta. Sehingga
diketahui perbandingan masing-masing modal yang dikeluarkan oleh
investor agar bisa dibagi secara adil ketika mendapatkan keuntungan.

4. Harus diserahkan kepada pengusaha

Modal dari investor harus diserahkan
kepada pengusaha, sehingga modal tersebut bisa diusahakan. Modal
tersebut tidak boleh ditahan oleh investor.

D. Jenis Usaha

Tidak ada pembatasan jenis usaha di dalam
Al-Mudharabah.
Al-Mudharabah bisa
terjadi pada perdagangan, eksploitasi hasil bumi, properti, jasa dan
lain-lain. Yang paling penting usaha tersebut adalah usaha yang halal
menurut syariat Islam.

E. Keuntungan

Para ulama mensyaratkan tiga syarat dalam
pembagian keuntungan

  1. Harus ada pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan, bukan dimaksudkan untuk pinjaman saja.
  2. Harus diprosentasekan keuntungan untuk investor dan pengusaha

Keuntungan yang diperoleh juga harus
jelas, misal untuk investor 40% dan pengusaha 60%, 50% – 50%, 60% –
40%, 5 % – 95% atau 95% – 5%. Hal ini harus ditetapkan dari awal
akad.

Tidak diperkenankan membagi keuntungan 0%
– 100% atau 100% – 0%.

Besar prosentase keuntungan adalah
bebas, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Keuntungan hanya untuk kedua belah pihak

Tidak boleh mengikut sertakan orang yang
tidak terlibat dalam usaha dengan prosentase tertentu. Misal A adalah
investor dan B adalah pengusaha. Si B mengatakan, “Istri saya si C
harus mendapatkan 10 % dari keuntungan.” Padahal istrinya tidak
terlibat sama sekali dalam usaha. Apabila ada orang lain yang
dipekerjakan maka diperbolehkan untuk memasukkan bagian orang
tersebut dalam prosentase keuntungan.

Kapankah pembagian keuntungan dianggap
benar?

Keuntungan didapatkan apabila seluruh
modal investor telah kembali 100%. Jika modal investor belum kembali
seluruhnya, maka pengusaha tidak berhak mendapatkan apa-apa.

Oleh karena itu, Al-Mudharabah
memiliki resiko menanggung
kerugian untuk kedua belah pihak. Untuk investor dia kehilangan
hartanya dan untuk pengusaha dia tidak mendapatkan apa-apa dari jerih
payahnya.

Sebagai contoh, di akhir pembagian hasil,
pengusaha hanya bisa menghasilkan 80% modal, maka 80% tersebut harus
diserahkan seluruhnya kepada investor dan pengusaha tidak mendapatkan
apa-apa.

Apakah boleh pengusaha mengambil jatah
perbulan dari usahanya?

Apabila hal tersebut masuk ke dalam
perhitungan biaya operasional untuk usaha, maka hal tersebut tidak
mengapa, contoh: uang makan siang ketika bekerja, uang transportasi
usaha, uang pulsa telepon untuk komunikasi usaha, maka hal tersebut
tidak mengapa.

Tetapi jika dia mengambil keuntungan
untuk dirinya sendiri, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Sebelum modal kembali dan belum
mendapatkan keuntungan maka usaha tersebut beresiko rugi. Oleh karena
itu, tidak diperkenankan pengusaha mengambil keuntungan di awal,
karena pengusaha dan investor tidak mengetahui apakah usahanya nanti
akan untung ataukah rugi.

Bagaimana solusinya agar pengusaha
yang tidak memiliki pekerjaan sampingan selain usaha tersebut bisa
mendapatkan uang bulanan untuk hidupnya?

Apabila pengusaha berhutang kepada
simpanan usaha tersebut sebesar Rp 3 juta/bulan, misalkan, dan hal
tersebut disetujui oleh investor, maka hal tersebut diperkenankan.

Hutang tersebut harus dibayar. Hutang
tersebut bisa dibayar dari hasil keuntungan nantinya.

Apabila pengusaha berhutang Rp 10 juta,
misalkan, dan ternyata pembagian keuntungannya dia mendapatkan Rp 15
juta, maka Rp 15 juta langsung dipergunakan untuk membayar hutangnya
Rp 10 juta. Dan pengusaha berhak mendapatkan Rp 5 juta sisanya.

Akan tetapi, jika tenyata pembagian
keuntungannya hanya Rp 8 juta, berarti hutang pengusaha belum
terbayar seluruhnya. Pengusaha masih berhutang Rp 2 juta kepada
investor.

Dan yang perlu diperhatikan dan
ditekankan pada tulisan ini, dalam Al-Mudharabah, keuntungan
didapatkan dari prosentase keuntungan bersih dan bukan dari modal.

Adapun yang diterapkan di lembaga-lembaga
keuangan atau perusahan-perusahaan yang menerbitkan saham, keuntungan
usaha didapatkan dari modal yang dikeluarkan, dan modal yang
diinvestasikan bisa dipastikan keamanannya dan tidak ada resiko
kerugian, maka jelas sekali ini adalah riba.

Syarikatul-‘Inaan

Tidak jauh berbeda
dengan Al-Mudharabah,
hanya saja dalam syarikatul-‘inaan
orang-orang yang bekerjasama, semuanya menjadi pemodal dan semuanya
menjadi pengusaha. Setiap orang berhak melakukan semua transaksi
seperti yang dilakukan oleh temannya.

Syarikatul-‘inaan
memiliki lima unsur
penting (rukun), yaitu:

  1. Pemodal sekaligus pengusaha

Di dalam kongsi usaha
jenis ini, semua pemodal menjadi pengusaha.

2. Shighatul-aqd

Tidak ada aturan baku
untuk menggambarkan syarikah ini. Tetapi yang paling penting adalah
semuanya paham bahwa jenis akad yang mereka pakai adalah akad
ber-syarikah
‘inaan
.

3. Ra’sul-maal (modal)

Modal di dalam
syarikatul-‘inaan
bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, misalkan ada
kongsi usaha antara 3 orang (A, B dan C), sehingga: A mengeluarkan
modal 50 %, B mengeluarkan modal 30 % dan C mengeluarkan modal 20 %
dari seluruh total modal.

4. Al-‘Amal (pekerjaan)

Sama dengan
Al-Mudharabah
tidak ada pembatasan usaha untuk bisa bekerjasama dengan sistem ini.
Yang paling penting adalah usaha yang dijalankan adalah usaha yang
halal. Di dalam kongsi usaha ini, semua pemodal bertindak sebagai
pelaku usaha dan setiap pelaku usaha memiliki hak yang sama dalam
bertransaksi.

5. Ar-Ribh (keuntungan)

Jika usaha yang mereka
lakukan menghasilkan keuntungan, maka mereka mendapatkan keuntungan
sesuai porsi modal yang mereka keluarkan. Dengan contoh di atas, maka
si A berhak mendapatkan 50 % keuntungan, B mendapatkan 30 %
keuntungan dan C mendapatkan 20 % keuntungan dari keuntungan bersih.

Jika terjadi kerugian,
maka kerugiannya juga dibagi berdasarkan prosentase modal seperti di
atas dan tidak ada yang mendapatkan keuntungan.

Penutup

Setelah membaca paparan di atas tentang
Al-Mudharabah
dan Syarikatul-‘Inaan
, tentu kita akan
mengetahui hikmah yang sangat besar di dalam syariat kita. Bagaimana
syariat kita mengatur agar jangan sampai terjadi kezaliman antara
pengusaha dengan investor, jangan sampai terjadi riba dan jangan
sampai perekonomian Islam melemah sehingga tergantung dengan
orang-orang kafir.

Coba kita bayangkan jika seluruh usaha
baik kecil maupun besar menerapkan sistem bagi hasil ini, maka ini
akan menjadi solusi yang sangat hebat agar terhindar dari berbagai
macam riba yang sudah membudaya di masyarakat kita.

Ini juga menjadi solusi bagi orang-orang
yang tidak memiliki modal sehingga bisa memiliki usaha mandiri dan
ini juga menjadi solusi untuk orang-orang yang tidak memiliki
pekerjaan, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
Ini juga
menjadi untuk orang-orang yang ingin sama-sama menjadi pemodal dan
menjadi pengusaha juga. Sungguh
indah syariat Islam, karena dia berasal dari Allah subhanahu
wa ta’ala
.

Demikian. Mudahan bermanfaat.

Maraji’:

  1. Al-Fiqhu
    Al-Islami Wa Adillatuhu.
    Wahbah
    Az-Zuhaili.
    Damaskus:
    Darul-Fikr.
  2. Al-Mudharabah
    fi Asy-Syari’ati Al-Islamiyah
    .
    Abdullah bin Hamd bin ‘Utsman Al-Khuwaithir. Kunuz Isybilia.
  3. As-Sunan
    Al-Kubra
    . Abu Bakr Ahmad bin
    Al-Husain Al-Baihaqi. Majlis Dairatil-Ma’arif.
  4. Sunan
    Ad-Daruquthni
    . Abul-Hasan
    ‘Ali bin ‘Umar Ad-Daruquthni.
  5. Syarhul-Mumti’.
    Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
    Dan lain-lain.

1
HR Ad-Daruquthni dalam Sunan-nya no. 3033
dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra VI/111 no. 11944. Syaikh
Al-Albani men-shahih-kannya dalam Al-Irwa’ no. 1472.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.